Percepat Penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN Gandeng Perguruan Tinggi Targetkan 1.703 Rencana Tata Ruang Hingga 2028
Kejar Target 500 RDTR di Tahun 2026, Kementerian ATR/BPN Siapkan Kerja Sama Strategis Akademis
Jakarta | Fakta Expost – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan langkah strategis berupa kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengakselerasi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh Indonesia.
Langkah percepatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi yang digelar di Aula Utama Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/09/2026).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa terobosan kolaborasi ini amat krusial mengingat tingginya kebutuhan ketersediaan RDTR secara nasional.
”Percepatan perlu dilakukan seiring dengan kebutuhan penyediaan RDTR dalam jumlah besar,” ujar Ossy Dermawan di hadapan peserta rapat koordinasi.
Capaian dan Integrasi Sistem OSS
Berdasarkan data resmi Kementerian ATR/BPN per 8 September 2026, tercatat sebanyak 572 RDTR telah berhasil terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Terintegrasinya ratusan RDTR tersebut terbukti berdampak signifikan pada kemudahan iklim investasi dan perizinan berusaha.
Integrasi sistem ini telah mendukung penerbitan sebanyak 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sepanjang bulan Agustus 2026.
Target Strategis 2026–2028
Untuk merespons kebutuhan penataan ruang yang berkelanjutan, Kementerian ATR/BPN menetapkan target penyelesaian sebanyak 1.703 RDTR dalam kurun waktu tiga tahun ke depan (2026–2028).
Secara terperinci, pada tahun 2026 fokus penyelesaian ditargetkan mencapai 500 RDTR. Selanjutnya, target dinaikkan menjadi 623 RDTR pada tahun 2027, dan sebanyak 580 RDTR pada tahun 2028. Melalui keterlibatan sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi, penyusunan rancangan tata ruang daerah diharapkan dapat berjalan lebih presisi, cepat, dan akuntabel.
(Editor: joko)
(Sumber: Kementerian ATR/BPN)