MELEDAK! SKANDAL KONTRAKTOR DI BALI — UPAH BURUH DIDUGA “DITELAN” CV BALI BARAINDO SARANA DISOROT, IZIN TERANCAM DIBEKUKAN!
Bali —Selasa 14 April 2026 Aroma busuk dugaan praktik kotor kembali mencuat dan kali ini menyeret nama kontraktor di Pulau Dewata. Sorotan publik mengarah tajam ke CV Bali Baraindo Sarana yang berkantor di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan.
Kasus ini mencuat setelah seorang pekerja asal Jawa Timur, Suniman, mengaku menjadi korban dugaan pengingkaran pembayaran setelah menyelesaikan proyek pembuatan kolam renang di Perumahan Perdana, Benoa, Kuta Selatan, Badung.
Suniman bersama enam rekannya datang ke Bali demi mencari nafkah. Mereka diperkenalkan oleh seseorang bernama Sigit kepada pihak perusahaan, lalu diarahkan bekerja di bawah kendali direktur utama berinisial J.
Kesepakatan kerja mencapai Rp24.000.000. Para pekerja mengaku bekerja tanpa kenal waktu, bahkan lembur hingga malam demi menyelesaikan proyek sampai 28 hari.
Namun fakta pahit muncul di akhir pekerjaan.
Dari total nilai tersebut, hanya Rp8.500.000 yang dibayarkan melalui sistem kasbon. Sisa Rp15.500.000 hingga kini tidak pernah dibayarkan. Lebih parah lagi, pihak yang bersangkutan disebut menghilang dan tidak dapat dihubungi.
“Awalnya saya percaya, tidak pakai perjanjian tertulis. Tapi ternyata saya merasa dibohongi,” ujar Suniman dengan nada kecewa.
INI BUKAN LAGI SENGKETA — INI DUGAAN PIDANA!
Jika benar, kasus ini berpotensi masuk ranah pidana serius:
Pasal 378 KUHP (Penipuan) — ancaman hingga 4 tahun penjara
Pasal 372 KUHP (Penggelapan) — ancaman hingga 4 tahun penjara
UU Ketenagakerjaan & PP Pengupahan — pelanggaran hak dasar pekerja
Fakta bahwa pekerja telah menyelesaikan pekerjaan namun tidak menerima haknya membuka indikasi kuat adanya unsur kesengajaan dan penyalahgunaan kepercayaan.
Publik kini menunggu langkah tegas. Jika dibiarkan, ini menjadi preseden buruk bagi dunia kerja di Bali.
Dinas terkait DIPERINGATKAN untuk:
Turun langsung melakukan investigasi dan audit menyeluruh
Memeriksa legalitas proyek dan pola kerja perusahaan
SEGERA BEKUKAN IZIN USAHA jika terbukti melanggar
Aparat Penegak Hukum (APH) DIDESAK:
Jangan menunggu viral — SEGERA PROSES HUKUM
Panggil dan periksa pihak yang bertanggung jawab
Tetapkan langkah hukum jika ditemukan unsur pidana
Aktivis dari Laskar Bali angkat bicara dengan nada geram:
“Kalau ini benar, ini kejahatan terhadap pekerja kecil! Mereka datang merantau, bukan untuk ditipu. Kalau tidak ada penyelesaian, kami siap kawal sampai jalur hukum!”
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan aparat.
Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka:
Kepercayaan terhadap dunia usaha akan runtuh
Eksploitasi pekerja akan terus terjadi
Bali tercoreng bukan karena wisata, tapi karena ketidakadilan
Jangan tunggu korban berikutnya.
Bertindak sekarang — atau hukum dianggap mati!(Red)
EXPLOSIVE! CONTRACTOR SCANDAL IN BALI — WORKERS’ WAGES ALLEGEDLY “SWALLOWED”
CV BALI BARAINDO SARANA UNDER FIRE, LICENSE FACES SUSPENSION!
Bali — Tuesday, April 14, 2026
The stench of alleged dirty practices has resurfaced, this time dragging a contractor in the Island of the Gods into the spotlight. Public attention is sharply focused on CV Bali Baraindo Sarana, headquartered in the Jimbaran area, South Kuta.
The case emerged after a worker from East Java, Suniman, claimed he became a victim of alleged non-payment after completing a swimming pool construction project in Perdana Housing, Benoa, South Kuta, Badung.
Suniman, along with six colleagues, came to Bali to earn a living. They were introduced by a man named Sigit to the company and were then directed to work under the control of a director identified by the initial “J.”
The agreed payment for the work was Rp24,000,000. The workers stated they worked tirelessly, even overtime into the night, to complete the project within 28 days.
However, a bitter reality emerged at the end of the job.
Out of the total amount, only Rp8,500,000 was paid through a cash advance system. The remaining Rp15,500,000 has never been paid. Worse still, the responsible party has allegedly disappeared and cannot be contacted.
“At first, I trusted them. There was no written agreement. But it turns out I feel deceived,” said Suniman in disappointment.
THIS IS NO LONGER A DISPUTE — THIS IS A SUSPECTED CRIMINAL CASE!
If proven true, this case could fall under serious criminal offenses:
Article 378 of the Criminal Code (Fraud) — punishable by up to 4 years imprisonment
Article 372 of the Criminal Code (Embezzlement) — punishable by up to 4 years imprisonment
Labor Law & Wage Regulations — violations of fundamental workers’ rights
The fact that the workers completed the job but did not receive their rightful payment strongly indicates intentional misconduct and abuse of trust.
The public is now awaiting firm action. If left unchecked, this could set a dangerous precedent for the labor sector in Bali.
Relevant authorities are WARNED to:
Conduct immediate investigation and comprehensive audit
Examine the legality of the project and the company’s work practices
IMMEDIATELY SUSPEND BUSINESS LICENSES if violations are proven
Law enforcement officials are URGED to:
Not wait for the case to go viral — TAKE LEGAL ACTION NOW
Summon and investigate those responsible
Proceed with legal measures if criminal elements are found
An activist from Laskar Bali spoke out angrily:
“If this is true, this is a crime against small workers! They came here to work, not to be deceived. If there is no resolution, we are ready to escort this case through legal channels!”
This case serves as a loud alarm for local government and authorities.
If practices like this are allowed to continue:
Trust in the business sector will collapse
Worker exploitation will persist
Bali’s image will be tarnished—not by tourism, but by injustice
Do not wait for the next victim.
Act now — or the law will be seen as dead! (Red)