MELEDAK! DUGAAN PENGGELAPAN UPAH DI BALI — Rp 15,5 JUTA “LENYAP”, KONTRAKTOR BUNGKAM TOTAL!

Bali, Rabu 15 April 2026 — Skandal dugaan penggelapan upah kembali mencoreng dunia konstruksi di Bali. Seorang pekerja asal Pasuruan, Jawa Timur, mengaku tidak menerima hak upah sebesar Rp 15.500.000 setelah menyelesaikan proyek pembuatan kolam yang dikerjakan melalui CV Bali Baraindo Sarana.

Ironisnya, saat dikonfirmasi oleh wartawan Fakta Expost News pada 15 April 2026 melalui WhatsApp, JR selaku Direktur Utama perusahaan tersebut memilih bungkam total—tanpa klarifikasi, tanpa itikad baik, seolah persoalan ini bukan tanggung jawabnya.

Sikap diam ini bukan sekadar tidak profesional, tetapi memperkuat dugaan adanya unsur kesengajaan dalam praktik ketenagakerjaan: pekerja dipakai tenaganya hingga pekerjaan rampung, lalu hak upah diduga “ditelan” tanpa kejelasan.

Korban, Suniman, pria asal Pasuruan, mengaku sejak proyek selesai dirinya tidak lagi bisa menghubungi pihak perusahaan.

“Sejak saya selesaikan pekerjaan kolam itu, saya sudah kesulitan menghubungi JR. Saya berharap cukup saya saja yang jadi korban. Jangan sampai ada korban lain. Saya minta aparat segera bertindak tegas,” tegas Suniman.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada kontraktor yang tidak memiliki komitmen terhadap pekerja.

“Untuk masyarakat yang ingin membangun atau renovasi, tolong lebih hati-hati. Jangan sampai mengalami seperti saya. Perusahaan ini sudah tidak menunjukkan tanggung jawab kepada pekerjanya,” tambahnya.

Kasus ini bukan perkara sepele. Jika terbukti, tindakan tersebut berpotensi melanggar:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait kewajiban pembayaran upah kepada pekerja.

Pasal 93 ayat (2) yang menegaskan pekerja tetap berhak atas upah atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Pasal 185 UU Ketenagakerjaan, yang membuka ruang sanksi pidana bagi pelanggaran hak normatif pekerja.

Bahkan, bila unsur kesengajaan terbukti, dapat mengarah pada Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman pidana penjara.

Dengan kata lain, ini bukan sekadar wanprestasi—ini berpotensi masuk ranah pidana.

Dengan mencuatnya kasus ini, aparat penegak hukum di Bali, Dinas Tenaga Kerja, serta instansi perizinan diminta tidak tinggal diam.

CV Bali Baraindo Sarana diminta SEGERA menyelesaikan kewajiban pembayaran upah kepada korban tanpa syarat.

Jika dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian, maka langkah hukum pidana dan pelaporan resmi akan didorong secara terbuka dan masif.

Aparat diminta segera melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan yang beralamat di Jalan Kori Nuansa Utama Timur VII Nomor 2, Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, Bali.

Jika dibiarkan, ini bukan hanya soal satu korban—ini bisa menjadi pola sistematis yang berpotensi memakan korban lain.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat: jangan mudah percaya tanpa rekam jejak jelas.

Satu kelalaian memilih kontraktor bisa berujung kerugian—bukan hanya materi, tapi juga nasib para pekerja di balik proyek Anda.

Negara tidak boleh kalah oleh praktik culas.

Hukum tidak boleh tunduk pada pembiaran.

Dan pekerja tidak boleh terus menjadi korban.(Red)

EXPLOSIVE! ALLEGED WAGE EMBEZZLEMENT IN BALI — Rp 15.5 MILLION “DISAPPEARS,” CONTRACTOR REMAINS COMPLETELY SILENT!

Bali, Wednesday, April 15, 2026 — An alleged wage embezzlement scandal has once again tarnished the construction sector in Bali. A worker from Pasuruan, East Java, claims he has not received his rightful payment of Rp 15,500,000 after completing a swimming pool project handled by CV Bali Baraindo Sarana.

Ironically, when contacted by journalists from Fakta Expost News on April 15, 2026 via WhatsApp, JR, the company’s President Director, chose to remain completely silent—offering no clarification, no goodwill, as if the issue were not his responsibility.

This silence is not merely unprofessional—it reinforces suspicions of deliberate misconduct in labor practices: workers are allegedly used until the project is completed, only for their wages to be “swallowed” without any clear explanation.

The victim, Suniman, a man from Pasuruan, stated that since the project was completed, he has been unable to contact the company.

“Since I finished the pool project, I’ve had difficulty reaching JR. I hope I’m the only victim. There must not be others. I urge the authorities to act firmly,” Suniman stated.

He also warned the public to be cautious when choosing contractors who lack commitment to their workers.

“For those planning to build or renovate, please be more careful. Don’t go through what I did. This company has shown no responsibility toward its workers,” he added.

SERIOUS LEGAL VIOLATIONS SUSPECTED

This case is far from trivial. If proven, the actions may violate:

Law No. 13 of 2003 on Manpower, as amended by Law No. 6 of 2023 on Job Creation, particularly regarding the obligation to pay workers’ wages.

Article 93 paragraph (2), which affirms that workers are entitled to wages for work already performed.

Article 185 of the Manpower Law, which provides for criminal sanctions for violations of workers’ normative rights.

Furthermore, if intent is established, it may fall under Article 372 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) on embezzlement, carrying potential imprisonment.

In other words, this is not merely a breach of contract—it potentially constitutes a criminal offense.

STRONG ULTIMATUM: DO NOT TEST THE LAW

With this case coming to light, law enforcement authorities in Bali, the Manpower Office, and licensing agencies are urged not to remain idle.

OPEN ULTIMATUM:

CV Bali Baraindo Sarana must IMMEDIATELY settle the outstanding wages owed to the victim without conditions.

If no resolution is reached promptly, criminal legal action and formal reports will be pursued openly and on a large scale.

Authorities are urged to conduct a full audit of the company located at Jalan Kori Nuansa Utama Timur VII No. 2, Taman Griya, Jimbaran, South Kuta, Bali.

If left unchecked, this is not just about one victim—it could represent a systematic pattern that may claim more victims.

PUBLIC WARNING

This case serves as a serious warning to the public:

do not place trust without a clear track record.

One wrong choice in selecting a contractor can lead to losses—not only financially, but also impacting the livelihoods of workers behind your project.

The state must not lose to deceitful practices.

The law must not bow to inaction.

And workers must not continue to be victims.